Daftar Artikel Jurnal KAPPEMI
Cari naskah artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat berdasarkan judul, nama penulis, kata kunci, atau edisi terbitan.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DESA WISATA
Sugiyatno Sugiyatno
Abstrak Strategi merupakan perencanaan yang sengaja dibuat untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan optimal. Pemerintah sebagai lembaga negara yang ditunjuk untuk melayani dan menjadi eksekutor dalam memberikan kesejahteran dan kemakmuran kepada masyarakatnya perlu memiliki strategi yang bagus. Baik buruknya implementasi pemerintah terhadap program kerjanya, itu tergantung seberapa baik dan relevan strateginya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kulitatif, artinya data yang digunakan bisa didapatkan melalui wawancara secara langsung, kemudian observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pandeglang dalam mengembangkan inovasi desa wisata di wilayahnya. Kata Kunci: Strategi, Inovasi, Pemerintah, Desa Wisata
STRATEGI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DESA WISATA
Jeni Minan
Desa Ponggok merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan. Selain itu, Desa Ponggok juga menawarkan wisata edukasi terkait tata kelola Desa dan BUMDes, pengelolaan wisata, budidaya perikanan, budidaya maggot, ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan sampah, dan UMKM. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Ponggok Kecamatan polanharjo Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif ini peneliti melakukan pengolahan dan teknik analisa data melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta membuat kesimpulan serta dengan pendekatan metode analisa SWOT (strength, weaknesess, opportunity, treath), seluruh data ditelaah bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaiut Strategi Dalam Mewujudkan Desa Wisata dan Strategi dalam Pengembangan Desa Wisata oleh pemerintahan desa melibatkan perencanaan yang terarah dan partisipasi masyarakat. Selain itu, strategi seperti pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif. Kata Kunci: Strategi Pemerintah; Pengembangan Inovasi; Desa Wisata
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS DESA WISATA
Dian Wahyu Danial
Desa wisata ponggok merupakan salah satu desa wisata di kabupaten klaten yang memiliki beragam potensi wisata. Desa wisata ponggok perlu dikembangkan lebih lanjut guna mempertahankan eksistensi sebagai desa wisata. Dilihat dari kunjungan wisatawan pada tahun 2017 mulai terjadi penurunan kunjungan wisatawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif strategi pengelolaan yang harus diprioritaskan dalam rangka pengembangan desa wisata ponggok. Penelitian ini menggunakan metode process hierarchy analysis (AHP) untuk menganalisis alternatif kebijakan yang diusulkan oleh keyperson melalui wawancara sebelumnya. Terdapat empat alternatif kebijakan yaitu: penambahan sarana rekreasi buatan, penambahan paket wisata alam, penambahan paket wisata budaya dan penambahan oleh-oleh khas desa ponggok. Hasil analisis ahp menunjukkan penambahan paket wisata budaya menjadi prioritas utama pilihan pengembangan desa wisata yang mempunyai bobot tertinggi. Prioritas kedua adalah penambahan paket wisata alam. Prioritas ketiga adalah menambah sarana rekreasi buatan, dan prioritas terakhir menambah oleh-oleh khas desa ponggok. Kata kunci : Analisis hierarki Proses (AHP), wisata desa, pengembangan wisata, strategi pembangunan
RENCANA AKSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASISI DESA WISATA
Asep Muslim
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana aksi pemerintah desa dalam pembangunan desa mandiri berbasis desa wisata yang berfokus pada Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Tujuan utama dalam laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rencana aksi pemerintah desa dalam pembangunan desa mandiri berbasis desa wisata, apa saja hambatan yang mempengaruhi rencana aksi pemerintah desa dalam pembangunan desa wisata dan bagaimana evaluasi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan desa ponggok menjadi desa mandiri berbasis desa wisata. Penelitian ini menyoroti aset wisata Desa Ponggok. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ponggok terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi melalui report harian, bulanan, dan triwulan. Faktor pendukung utama dalam implementasi analisis ini adalah partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam pengembangan desa wisata. Implementasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kata Kunci: Rencana Aksi, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Desa Wisata
KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PONGGOK
Widyanani
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial budaya dan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata yang berfokus di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Tujuan utama dalam laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya dan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata dan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di desa Ponggok. Penelitian ini menyoroti kondisi sosial budaya di Desa Ponggok. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mencakup peran penting pemerintah desa dan keterlibatan kelembagaan dalam mengembangkan desa wisata. Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ponggok terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi melalui report harian, bulanan, dan triwulan. Faktor pendukung utama dalam implementasi analisis ini adalah partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pihak-pihak kelembagaan. Sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang konsep desa wisata dan cara pengelolaannya. Dahulu desa ini termasuk dalam kategori desa termiskin dengan pendapatan desa hanya Rp80 juta/tahun. Bahkan pada 2001 desa ini ditetapkan sebagai desa dengan kategori Infrastruktur Desa Tertinggal. Namun sejak kepemimpinan Kepala Desa Junaedhi Mulyono 2006, desa ini mulai melakukan perubahan melalui pengembangan potensi desa. Desa Ponggok memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan. Kata Kunci: Desa Ponggok, Pemerintah Desa, Desa Wisata, BUMDes, Kondisi Sosial.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN INVESTASI DI JAWA TENGAH
Jeni Minan
Abstrak Peran pemerintah dalam membangun iklim investasi yang inklusif dan partisipatif sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah tersebut. Melalui studi ini, penulis menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi, serta mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang yang terkait. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti pembentukan forum konsultasi publik, pengembangan program edukasi investasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan investasi di Jawa Tengah. Dengan membangun strategi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kata Kunci : Pemerintah, Inklusi Ekonomi, Edukasi Investasi dan Kebijakan Publik
ETIKA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI JAWA TENGAH
Sugiyatno
Abstrak Etika birokrasi memainkan peran yang penting dalam peningkatan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah. Pada saat yang sama, kepercayaan investor menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika birokrasi dan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi etika birokrasi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, investor, dan pihak terkait lainnya di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika birokrasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan investor. Etika birokrasi yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Selain itu, komitmen pemerintah dan dukungan kebijakan yang konsisten juga ditemukan berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Kata kunci : Etika birokrasi, kepercayaan investor, Provinsi Jawa Tengah
MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TENGAH
Asep Muslim
Abstrak Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus digerakkan oleh kegiatan ekonomi daerah. Manajemen yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat empat fungsi manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Perencanaan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai perencanaan dalam sebuah kinerja pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalamnya terdapat kebijakan fiskal yang menjadi sebuah pelengkap dalam pendapatan daerah. Pengorganisasian dalam pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam pelaksanaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah bekerja sama dengan pemerintahan pusat terkait bahan bakar minyak dengan melakukan koordinasi ke perusahaan Pertamina serta mencari potensi untuk meningkatkan BBM, dan mencari berbagai investor untuk mencapai angka yang lebih baik lagi. Dalam pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan manajemen pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
RESPONSIVITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANGANAN KONFLIK INVESTASI DI JAWA TENGAH
Jaka Permana
Abstrak Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 40´ - 8° 30´ Lintang Selatan (LS) dan antara 108° 30´ - 111° 30´ Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah 32.800,69 k. Tujuan dari penelitian ini Untuk Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya responsivitas pemerintah dalam penanganan konflik investasi di Jawa Tengah. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan responsivitasnya dalam penanganan konflik investasi. Untuk menganalisis tingkat responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap investasi di Jawa Tengah yang mengalami kemunduran yang memiliki hambatan problem lahan menjadi mahal. Hasil penelitian bahwa pemerintah meresponsifitas konflik tersebut dengan sangat terbuka. Hambatan-hambatan problem itu selalu ada kunci yang pertama adalah level dari bagaimana kepemimpinan daerah, menanggapi konflik ini sebagai akar dari segala keberhasilan sehingga konflik tersebut terpecahkan, pengelolaaan investasi membuka lapangan konsep dari sektor swasta, sehingga pemerintah harus adil terhadap investor swasta maupun negeri terutama dalam hal pembelian tanah di masyarkat setempat sesuai dengan UUD yang sudah ditetapkan. Kata Kunci : Konflik, Investasi, Jawa tengah, Semarang
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Kadubale Banjar
Niken Nirmala Asih, Bayu Fajar, Deni Permana
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga pemerintah desa yang berperan sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa. Kepala desa sebagai satu-satunya orang yang menjalankan fungsi pemerintahan tertinggi di Desa, Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa, beliaulah pemegang kekuasaan desa. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Kadubale Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa kadubale kecamatan Banjar, ditemukan belum optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa kadubale Banjar, dikarenakan sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa Kadubale yang bersifat otoriter atau tindakan kamauan sendiri yang selalu ingin dipandang benar. Dalam hal ini badan permusyawaratan desa (BPD) Kadubale banjar harus lebih intensif lagi dalam menyikapi sikap kepala desa dengan cara melakukan monitoring atau Pemantauan,controling serta evaluasi agar kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI MONOGRAFI DI KELURAHAN KABAYAN, KECAMATAN PANDEGLANG, KABUPATEN PANDEGLANG
Harun Hadiatna, Ismail Ismail, Pipin Patimah
Munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Monografi di Kantor Kelurahan Kabayan. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Monografi di Kantor Kelurahan Kabayan Masih Menggunakan Data Lama atau belum Di Perbaharui, sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan. adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dengan wawancara dan analisis data dokumenter untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Kata kunci : Monografi, Keterbukaan Informasi, Kelurahan Kabayan
PENGARUH PBB-P2 TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG
Dian Wahyu Danial, Ulya Sari, Tb. Agis Akbar
ABSTRAK Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakya, Salah satu dari Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu kontribusi penerimaan Pajak Kabupaten Pandeglang adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan data empiris dan menganalisa Pengaruh Pbb-P2 Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Dalam Metode Analisa yaitu kuantitatif dengan analisis regresi, korelasi dan determinasi. Pengujian koefisien korelasi memiliki hubungan yang erat antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan pajak daerah dengan nilai sebesar 0,910. Uji Determinasi dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi besar dengan hasil yang didapat yaitu sebesar 82,9 %, Uji persamaan regresi yaitu koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga Dari hasil penilitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pemungutan pajak PBB-P2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009. Telah sepenuhnya berhasil merealisasikan pendapatan pajaknya dari target yang telah ditetapkan pada 2015- 2021 , sehingga PAD Kabupaten Pandeglang terus meningkat. Dalam kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Pandeglang tidaklah selalu berjalan dengan lancar, masih ada kendala tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Bapenda Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Pandeglang. Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)