Volume 4, Nomor 1, Mei 2024
Edisi ini memuat 5 naskah artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat yang telah melalui proses telaah sejawat (*peer-review*).
Naskah Artikel Terbitan (5)
STRATEGI PENGENDALIAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN PERSEPSI POSITIF INVESTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH
Dian Wahyu Danial
Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menuntut kompetensi sumber daya manusia aparatur desa yang memadai. Pengabdian ini mendampingi perangkat desa dalam pencatatan anggaran, pelaporan realisasi dana desa, dan keterbukaan informasi publik agar sesuai regulasi perundang-undangan.
RESPONSIVITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANGANAN KONFLIK INVESTASI DI JAWA TENGAH
Jaka Permana
Abstrak Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 40´ - 8° 30´ Lintang Selatan (LS) dan antara 108° 30´ - 111° 30´ Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah 32.800,69 k. Tujuan dari penelitian ini Untuk Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya responsivitas pemerintah dalam penanganan konflik investasi di Jawa Tengah. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan responsivitasnya dalam penanganan konflik investasi. Untuk menganalisis tingkat responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap investasi di Jawa Tengah yang mengalami kemunduran yang memiliki hambatan problem lahan menjadi mahal. Hasil penelitian bahwa pemerintah meresponsifitas konflik tersebut dengan sangat terbuka. Hambatan-hambatan problem itu selalu ada kunci yang pertama adalah level dari bagaimana kepemimpinan daerah, menanggapi konflik ini sebagai akar dari segala keberhasilan sehingga konflik tersebut terpecahkan, pengelolaaan investasi membuka lapangan konsep dari sektor swasta, sehingga pemerintah harus adil terhadap investor swasta maupun negeri terutama dalam hal pembelian tanah di masyarkat setempat sesuai dengan UUD yang sudah ditetapkan. Kata Kunci : Konflik, Investasi, Jawa tengah, Semarang
MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TENGAH
Asep Muslim
Abstrak Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus digerakkan oleh kegiatan ekonomi daerah. Manajemen yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat empat fungsi manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Perencanaan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai perencanaan dalam sebuah kinerja pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalamnya terdapat kebijakan fiskal yang menjadi sebuah pelengkap dalam pendapatan daerah. Pengorganisasian dalam pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam pelaksanaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah bekerja sama dengan pemerintahan pusat terkait bahan bakar minyak dengan melakukan koordinasi ke perusahaan Pertamina serta mencari potensi untuk meningkatkan BBM, dan mencari berbagai investor untuk mencapai angka yang lebih baik lagi. Dalam pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan manajemen pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
ETIKA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI JAWA TENGAH
Sugiyatno
Abstrak Etika birokrasi memainkan peran yang penting dalam peningkatan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah. Pada saat yang sama, kepercayaan investor menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika birokrasi dan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi etika birokrasi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, investor, dan pihak terkait lainnya di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika birokrasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan investor. Etika birokrasi yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Selain itu, komitmen pemerintah dan dukungan kebijakan yang konsisten juga ditemukan berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Kata kunci : Etika birokrasi, kepercayaan investor, Provinsi Jawa Tengah
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN INVESTASI DI JAWA TENGAH
Jeni Minan
Abstrak Peran pemerintah dalam membangun iklim investasi yang inklusif dan partisipatif sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah tersebut. Melalui studi ini, penulis menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi, serta mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang yang terkait. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti pembentukan forum konsultasi publik, pengembangan program edukasi investasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan investasi di Jawa Tengah. Dengan membangun strategi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kata Kunci : Pemerintah, Inklusi Ekonomi, Edukasi Investasi dan Kebijakan Publik